BAITUL MAAL WAT TAMWIL

. BMT adalah singkatan dari nama sebutan lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata Balai-usaha Mandiri Terpadu.
b. Kegiatan Baituttamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.
c. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

APA ITU BMT?
a. BMT adalah singkatan dari nama sebutan lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata Balai-usaha Mandiri Terpadu.
b. Kegiatan Baituttamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.
c. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
APA CIRI-CIRI UTAMA BMT?
a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
c. Ditumbuhkan dari bawah berdasar peran dari masyarakat sekitarnya.
d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain diluar masyarakat itu.
e. BMT mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya madrasah, mushalla atau masjid). Setelah kegiatan keagamaan biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari anggota atau nasabah BMT.
f. Manajemen BMT adalah profesional dan agamis:
• Manajer BMT berpendidikan minimal D3, dilatih pertama kali 2 minggu oleh Pusdiklat PINBUK
• Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan sistem manajemen keuangan yang rapi dan sesuai standar (ilmiah).
• Proaktif bersilaturrahmi “menjemput bola”, beranjangsana dan berinisiatif dalam prakarsa.
MENGAPA KITA HARUS MENDIRIKAN DAN MENGEMBANGKAN BMT?
a. Pembangunan bangsa yang berbasis kerakyatan harus dipercepat.
b. Kecenderungan dampak hasil pembangunan masa lalu dan sekarang yang menciptakan disparitas sosial.
c. Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan terus tertinggal dan semakin hari terus bertambah kuantitas dan kualitasnya kemiskinannya (sebagai dampak krisis panjang), banyak yang masuk perangkap rentenir dengan bunga yang mencekik leher. Dengan demikian perlu ada lembaga yang dapat menjangkau peradaban masyarakat miskin yaitu dengan prosedur sederhana, gampang dan tidak mencekik leher.
d. Kurang mengenal pada bank atau lembaga keuangan, ada juga yang menganggap bunga bank adalah riba dan haram hukumnya.
e. Bank segan “mencapai” mereka, karena biaya bank (over head cost) “terlalu mahal” untuk pembiayaan kecil-kecil dan banyak jumlahnya itu.

APAKAH KELAYAKAN PENDIRIAN BMT?
BMT layak berdiri apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Ada praktek-praktek rentenir atau lintah darat
b. Ada potensi usaha kecil yang dapat dikembangkan
c. Dari rancangan keuangan diketahui:
• Adanya modal pendiri
• Dana yang disiapkan menutup biaya operasional 3 bulan
• Ada sejumlah tokoh-tokoh yang merasa memiliki dan bertanggungjawab

BERAPA BESAR MODAL AWAL BMT?
BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp20 juta atau lebih. Namun, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp10 juta bahkan Rp5 juta.

DARIMANA DIPEROLEH MODAL BMT?
Agar BMT bisa dijalankan dengan segera maka modal awal dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20-44 orang.

BERAPA JUMLAH ANGGOTA PENDIRI?
Jumlah batasan 20-44 anggota pendiri ini, diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat dan berkembang dengan berkelanjutan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil.
Diperlukan sejumlah orang anggota inti yang layak, tidak terlalu banyak, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan.
APA BADAN HUKUM BMT ?
BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM atau Koperasi:
a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S)
BAGAIMANA TAHAP PENDIRIAN BMT?
a. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi itu; jamaah masjid, pesantren. Desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
b. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp5-10 juta atau lebih besar mencapai Rp20 juta, untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat bersal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.
c. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20-44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp20 juta atau minimal Rp5 juta.
d. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang – maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.
e. Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan D3 dan lebih baik S1) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab/Kota.
f. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
g. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.
BAGAIMANA PROSPEK BMT?
Dari usaha menumbuhkan BMT dari bawah, peran BMT dalam membangun ekonomi rakyat banyak dan ekonomi Indonesia semakin jelas. Secara ringkas tujuan dan dampak positif yang ditimbulkan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menyalurkan dana untuk usaha bisnis mikro dan kecil dengan sistem bagi hasil dan jual beli serta dengan prosedur yang mudah dan cepat.
b. Membantu modal kerja dan modal investasi skala mikro sebagai upaya peningkatan kualitas hidup rakyat banyak.
c. Tempat berlatih manajemen ekonomi syariah.
d. Menjadi mediotor antara muzakki dan mustahik.
e. Sangat mudah mendirikan karena tanpa modal besar, peralatan dan kantor mewah.

KHATIMAH
Semuanya memang harus peduli, semuanya harus ikhlas, Modal tenaga keahlian kita rajut sebagai mozaik utuh sembari diiringi do’a kepada-Nya. Insya Allah kita gugah kebersamaan kita sebagai anak bangsa, yang selama ini sering alpa dan barangkali hanya menlangkah sendiri-sendiri. Mari kita padukan sebagai sebuah kekuatan yang menggelegak yang getarannya harus terasa disetiap lapisan nafas umat.
Getar-getar ukhuwah memang harus terus menerus kita tebarkan. Silaturrahmi antara tangan di atas dan kaum dhuafa mesti terus pula direnda dengan kasih sayang. Tentu, pijakan yang paling abadi adalah akhlakul karimah. Ikatan kasih sayang dan mengorganisasikannya dengan rapi menjadi amalan kesuksekan bersama. Usaha yang sehat, beradab akan menjadi pengawal keselamatan baik yang kaya maupun yang miskin dari jurang kehancuran di dunia dan akhirat. Jembatan kemiskinan dengan kekayaan adalah diri kita. Mari kita jadikan kecemburuan sosial dan ketamakan hilang dan tenggelam di negeri ini dengan kerja mendirikan BMT.
Akhirnya niat baik dan ketulusan Anda untuk sekarang juga menjadi pemrakarsa dan pendukung aktif menggulirkan ide pendirian BMT, dan kemudian melakukan sejumlah kegiatan sehingga BMT benar-benar bisa lahir, berwujud dan beroperasi diridhai Allah SWT.
Semoga kelak kita dapat tersenyum menatap masyarakat yang sehat, lepas dari kemelaratan, jeratan rentenir, kebodohan dan kesenjangan.

Perbandingan Antara Mudharabah dengan Riba

Sekilas, perniagaan (mudharabah) menyerupai riba, karena masing-masing pemilik uang pada kedua transaksi ini menyerahkan uang kepada orang lain, dan kemudian menerima kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi, hukumnya sangat berbeda, mudharabah hukumnya halal, sedangkan riba adalah haram.

قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. البقرة :275

“Mereka berkata, sesungguhnya perniagaan itu serupa dengan riba, dan Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba.” (Qs. al-Baqarah: 275).

Telah ditegaskan oleh banyak ulama, bahwa tidaklah Allah Ta’ala dan Rasul-Nya membedakan antara dua hal yang sekilas nampak sama, melainkan antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasarinya. Sebagaimana tidaklah syariat menyamakan antara dua hal, melainkan antara keduanya terdapat persamaan yang mendasarinya (baca Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah, 20/504 dan seterusnya, I’ilamul Muwaqi’in oleh Ibnul Qayyim 2/3 dan seterusnya, dan al-Ma’dul Bihi ‘Anil Qiyaas oleh Dr. Umar bin Abdul Aziz).

Dan bila kita berusaha mencari perbedaan nyata yang mendasari perbedaan hukum antara riba dan mudharabah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa kaidah ini merupakan salah satu perbedaan utama antara keduanya.

Seorang pemakan riba berusaha mengeruk keuntungan, akan tetapi ia tidak sudi menanggung kerugian. Oleh karena itu, ia menuntut agar modal yang ia keluarkan kembali utuh dan ditambah lagi dengan bunganya, tanpa peduli dengan kerugian dan kesulitan yang menimpa penerima piutang. Tatkala masyarakat di negeri kita telah banyak yang menyadari akan keharaman riba, dan bahwa dosanya ditanggung oleh penerima dan pemberi secara bersamaan, sebagian pemakan riba berusaha mengelabui mereka dengan cara mengubah nama bunga menjadi bagi hasil (mudharabah). Sehingga yang terjadi bila dari usaha berhasil diperoleh keuntungan, maka pemodal berhak menerima modal secara utuh ditambah bagi hasil (baca: bunga). Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka pemodal berhak menerima modal yang telah ia berikan secara utuh, tanpa disertai dengan bagian hasil (bunga).

Bila kaidah yang telah kita jelaskan di atas kita terapkan pada transaksi ini, niscaya akan menjadi jelas bahwa ini adalah transaksi riba, karena pemodal tidak siap untuk ikut andil dalam menanggung kerugian. Ditambah lagi hakikat riba, yaitu sebagai tindak kezhaliman benar-benar terwujud pada transaksi ini. Hal itu dikarenakan, pengusaha (penerima modal) selain tidak mendapat keuntungan, dan jerih payahnya merugi sehingga seluruh kucuran keringatnya tidak mendatangkan hasil, ia masih harus mengembalikan modal secara utuh kepada pemodal.

Pada tabel berikut ini, kami akan coba paparkan perbedaan antara akad piutang dengan akad bagi hasil (mudharabah):

Tabel Perbedaan Akad Piutang dengan Akad Bagi Hasil

Akad Piutang
1. Uang sepenuhnya menjadi milik penghutang (debitur), sehingga ia memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang ia kehendaki. Baik dibelanjakan, dihibahkan, dihutangkan atau ditabungkan (dibekukan). Kreditur bukan sebagai pemilik saham, hal ini sebagaimana yang kita dapatkan diberbagai perbankan yang ada di masyarakat.
2. Pemberi piutang (kreditur) tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan uang yang telah ia piutangkan.
3. Bila debitur mengizinkan pada kreditur untuk mengelola uang tersebut, maka pada keadaan ini kreditur berstatus sebagai pegawai.
4. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan uang piutang dengan utuh pada tempo yang telah disepakati, walaupun uang tersebut hilang dicuri orang, tanpa peduli sedikit pun apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh penghutang dalam merawat/menyimpan atau tidak.
5. Bila debitur menggunakan uang piutangnya untuk usaha kemudian terjadi kerugian, maka seluruh kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Adapun kreditur tidak berkewajiban untuk ikut menanggung kerugian sedikitpun dan dalam bentuk apapun.
6. Bila debitur menggunakan uang itu untuk usaha dan ia beruntung, maka keuntungan sepenuhnya menjadi milik debitur.
7. Kreditur diharamkan untuk mensyaratkan keuntungan apapun dari piutang yang ia berikan.
8. Bila telah jatuh tempo dan debitur dalam keadaan kesusahan, maka pemilik uang diwajibkan untuk menunda tagihan, dan status akad hutang piutang tetap seperti sedia kala.
9. Riba pada piutang senantiasa menyesuaikan dengan jumlah besarnya piutang dan tempo pembayaran, tanpa perduli akan apa yang didapatkan oleh kreditur.

Akad Bagi Hasil (Mudharabah)
1. Uang/modal sepenuhnya adalah milik pemodal. Pengusaha berkewajiban untuk menjaganya dan menggunakannya dalam usaha yang telah disepakati. Ia tidak dibenarkan untuk menghibahkan, menghutangkan atau membekukan (menabungkan) uang itu. Dengan demikian, perusahaan (atau saham perusahaan) milik pemodal, sedangkan pelaku usaha hanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan saja. (Pemilik modal adalah para pemilik saham perusahaan/bank).
2. Pemilik modal dibenarkan untuk mengawasi pemakaian modal yang ia berikan kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menyelisihi kesepakatan, maka pemilik modal berhak menghentikan perjanjian.
3. Pemilik modal diizinkan untuk ikut serta mengelola modalnya, dan statusnya tidak pernah berubah, yaitu sebagai pemilik modal.
4. Pengusaha tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal bila uang hilang misalnya jika uang dicuri orang, dengan catatan tidak ada kesalahan dari pengusaha dalam merawat/menyimpan modal tersebut.
5. Bila pengusaha merugi dalam usahanya, maka pemodal harus ikut menanggung kerugian tersebut. Pemodal menanggung seluruh kerugian finansial, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga dan seluruh jerih payahnya (non-finansial).
6. Bila dari modal, pengusaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan menjadi milik bersama; pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian.
7. Pemodal dihalalkan untuk mensyaratkan keuntungan dari modal yang ia berikan kepada pengusaha.
8. Bila telah jatuh tempo, usaha yang dijalankan oleh pengusaha merugi, maka pemilik modal dibenarkan untuk menarik seluruh modalnya, dengan ketentuan akad mudharabah antara mereka terputus (selesai).
9. Bagi hasil benar-benar sesuai dengan keuntungan bersih yang berhasil didapatkan oleh pelaku usaha. Bahkan bila terjadi kerugian, maka dana pemodal dapat berkurang atau bahkan mungkin saja hangus.

BMT

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil )adalah sebuah lembaga keuangan simpan pinjam yang berpola Syariah.  dengan sistem bagi hasil pada tiap Nasabah. baik untuk simpanan maupun pembiayaan. yang akan diberikan pada tiap bulan untuk bentuk simpanan dan akan langsung di kreditkan ke rekening Nasabah. untuk pembiayaan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati bersama antara pihak ke satu (BMT) dengan pihak ke dua (ANGGOTA BMT).

Apa Riba

Riba :

Kata ar-ribâ secara etimologis (bahasa) mempunyai konotasi az-ziyâdah (pertambahan); rabâ as-syay’ artinya zâda ‘ammâ kâna ‘alayhi, bertambah dari kuantitas sebelumnya.[1] Perlu dicatat, bahwa konotasi kata Arab tidak akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, konotasi etimologis (al-ma’nâ al-lughawi); makna yang digunakan oleh orang Arab agar kata bisa menunjukkan makna tersebut. Dari sini, kata ribâ antara lain bisa berkonotasi “pertambahan” atau “peningkatan”. Jika ada orang dikatakan, “Ribâ ar-rajulu fî qawmihi,” konotasinya adalah, “Irtafa’a qadruhu,” (Kemampuannya meningkat). Kedua, konotasi tradisional/konvensional (al-ma’nâ al-urfi); makna kata tertentu yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk memperkenalkan sesuatu, bukan makna yang digunakan secara etimologis. Artinya, ketika kata tersebut digunakan, maknanya telah berubah dari konteks bahasa (lughawi) ke konteks tradisi/konvensi (‘urfi). Misalnya, dalam tradisi/konvensi para ulama ushul fiqh, kata ‘illat yang secara bahasa bermakna penyakit dimaknai sebagai sabab at-tasyrî’ (latar belakang turunya hukum); atau kata al-hâim yang secara bahasa berarti hakim, komandan, pimpinan dimaknai sebagai Pembuat Hukum, yakni Allah. Dalam konteks pula, ribâ, secara tradisional/konvensional adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pertambahan yang ditetapkan sebagai kompensasi penangguhan utang, seperti ungkapan: A taqdhi am turbil? (Apakah Anda mau dibayar cash atau ditagguhkan dengan kompensasi tambahan).[2] Ketiga, konotasi syar’î (al-ma’nâ as-syar’î); makna yang dikehendaki oleh syariat melalui penggunaan kata tertentu, bukan makna asal yang digunakan secara etimologis. Misalnya, kata as-shawm (puasa) secara syar’î digunakan untuk menyebut ibadah tertentu yang terikat dengan waktu, tempo dan aturan tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada kata ar-ribâ yang digunakan oleh syariat untuk menunjukkan pertambahan dalam muamalah tertentu, bukan yang lain; ar-ribâ berbeda pula dengan al-bay’ (jual-beli).  

Dengan demikian, setelah ribâ dideskripsikan oleh syariat tidak lagi berkonotasi pertambahan secara mutlak, tetapi konotasinya menjadi: pertambahan akibat pertukaran jenis tertentu, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis di tempat pertukaran (majlis at-tabâdul), seperti yang terjadi dalam ribâ al-fadhl, ataupun disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu (al-ajal), sebagaimana yang terjadi dalam ribâ an-nasî’ah aw at-ta’khîr.[3] Inilah definisi ribâ secara syar’î.  

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan ribâ, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa ribâ adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.  

Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil. (Qs. An- Nisâ’ [4]: 29).  

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan:  

“Pengertian ribâ secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud ribâ dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”  

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali ke-sempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.  

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhahib fiqhiyyah. Di antaranya:  

1. Badr Ad-Din Al-Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari: “Prinsip utama dalam ribâ adalah penambahan. Menurut syariah ribâ berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riel.”  

2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi: “Ribâ adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”  

3. Raghib Al Asfahani: “Ribâ adalah penambahan atas harta pokok.”  

4. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi’i: Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk ribâ yang dilarang al-Qur’an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.  

5. Qatadah: “Ribâ jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

6. Zaid bin Aslam: “Yang dimaksud dengan ribâ jahiliyyah yang berimplikasi pelipat-gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: ‘bayar sekarang atau tambah.’”

7. Mujahid: “Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.” 

8. Ja’far Ash-Shadiq dari kalangan Syiah: Ja’far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan ribâ – “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia.”

9. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali: “Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang ribâ beliau menjawab: Sesungguhnya ribâ itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.” 

10. Asy-Syaikh Abdurrahman Taj mengatakan bahwa, ribâ adalah setiap tambahan yang berlangsung pada salah satu pihak (dalam) aqad Mu’wwadhah tanpa mendapat imbalan; atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan.[4]

Secara garis besar ribâ dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah ribâ hutang-piutang dan ribâ jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi ribâ qardh dan ribâ yâdd. Sedangkan kelompok kedua, ribâ jual-beli, terbagi menjadi ribâ fadhl dan ribâ nasi’ah.[5]

1. Ribâ Qardh adalah praktek ribâ dengan cara meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan/keuntungan bagi pihak pemberi utang.

2. Ribâ Yâdd adalah praktek ribâ yang dilakukan oleh pihak yang peminjam yang meminjamkan uang/barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima barang (aqad timbang terima). Munculnya ribâ dalam keadaan ini adalah karena dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan.

3. Ribâ Fadhl adalah praktek ribâ dalam bentuk menukarkan barang yang sejenis tetapi tidak sama keadaanya atau menukar barang yang sejenis tetapi saling berbeda nilainya.

4. Ribâ Nasi’ah adalah praktek ribâ memberikan hutangan kepada orang lain dengan tempo yang jika terlambat mengembalikan akan dinaikkan jumlah/nilainya sebagai tambahan atau sanksi.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis ribâ, berkata Imam Ibnu Hajar al-Haitsami: “Bahwa ribâ itu terdiri dari tiga jenis, yaitu ribâ fadhl, ribâ al-yâdd, dan ribâ an-nasiah. Al mutawally menambahkan jenis keempat yaitu ribâ al qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma’ berdasarkan nash al-Qur’an dan hadits Nabi.” 

Para ahli fiqh Islam telah membahas masalah ribâ dan jenis barang ribâwi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribâwi meliputi:

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.

2. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitan dengan perbankan syariah implikasi ketentuan tukar-menukar antarbarang-barang ribâwi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jual-beli antara barang-barang ribâwi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual-beli. Misalnya rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.

2. Jual beli antara barang-barang ribâwi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual-beli. Misalnya Rp 5.000,00 dengan 1 dollar Amerika.

3. Jual-beli barang ribâwi dengan yang bukan ribâwi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.

Jual beli antara barang-barang yang bukan ribâwi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

Larangan Ribâ Dalam al-Qur’an Dan as-Sunnah

Ummat Islam dilarang mengambil ribâ apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan ribâ bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharamannya, sebab hal ini telah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, Ijma’ (konsensus) kaum muslimin, termasuk madzhab yang empat.[6]

1.  Larangan Ribâ Dalam al-Qur’an

Larangan ribâ yang terdapat dalam al-Qur’an tidak ditu-runkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman ribâ yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Ayat ini diturunkan di Mekkah, tetapi ia tidak menunjukkan isyarat apapun mengenai pengharaman ribâ. Yang ada hanyalah kebencian Allah terhadap ribâ, sekaligus peringatan supaya berhenti dari aktivitas ribâ.

Dan sesuatu ribâ (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka ribâ itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Qs. Ar-Rûm [30]: 39).

Tahap kedua, ribâ digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan ribâ. Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan ribâ, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Qs. An-Nisâ’ [4]: 160-161).

Tahap ketiga, ribâ diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali-Imran [3]: 130).

 Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya ribâ (jikalau bunga berlipat ganda maka ribâ tetapi jikalau kecil bukan ribâ), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari Surat al-Baqarah [2] yang turun pada tahun ke 9 Hijriyah. (Keterangan lebih lanjut, lihat pembahasan “Alasan Pembenaran Pengambilan Ribâ”, point “Berlipat-Ganda”).  Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut ribâ.  

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) ribâ jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribâ), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (Qs. Al-Baqarah [2]: 278-279).  

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jikalau kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabariy meriwayatkan bahwa “Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan ribâ agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara ribâ kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan ribâ. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (ribâ) dari Bani Mughirah -seperti sediakala- tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (ribâ) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab ‘jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.’Dengan turunnya ayat ini, maka ribâ telah diharamkan secara menyeluruh. Tidak lagi membedakan banyak maupun sedikit. Ayat ini dan tiga ayat ribâ berikutnya sekaligus merupakan ayat tentang hukum yang terakhir. Bagi kaum muslimin saat ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum pada ayat yang terakhir, yang telah menasakhkan hukum ribâ pada ayat-ayat sebelumnya. Juga, ayat diatas tadi menjelaskan bahwasannya ribâ telah diharamkan dalam segala bentuknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keharamannya. Sebab, hal ini telah ditetapkan berdasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasul dan Ijma’ sahabat, termasuk madzhab yang empat.      

 2. Larangan Ribâ Dalam Hadits

Pelarangan ribâ dalam Islam tak hanya merujuk pada al-Qur’an melainkan juga al-Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qu’ran, pelarangan ribâ dalam hadits lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang ribâ.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil ribâ, oleh karena itu hutang akibat ribâ harus di-hapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”  

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah ribâ. Di antaranya adalah:  

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, me-nerima dan memberi ribâ serta beliau melaknat para pembuat gambar.” [HR. Bukhari, no. 2084 kitab Al-Buyu].  

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukar-kannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah SAW”, selepas itu Rasulullah SAW terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya ribâ, ini sesungguhnya ribâ. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.” [HR. Bukhari, no. 2145, kitab Al-Wakalah].

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” [HR. Bukhari, no. 2034, kitab Al Buyu].

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga ribâ. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” [HR. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah].  

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘Siapakah itu?’ Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan ribâ.’” [HR. Bukhari, no. 6525, kitab At-Ta`bir].  

Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima ribâ, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” [HR. Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah].

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, “Pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan ribâ.”

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi SAW bersabda: “Ribâ itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dariNya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan ribâ, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.  

Dalam Hadits lain Rosulullah mengisyaratkan akan muncul sekelompok manusia yang menghalalkan ribâ dengan dalih “Bisnis”. Rosulullah bersabda: “Akan datang suatu saat nanti kepada umat ini tatkala orang-orang menghalalkan ribâ dengan dalih bisnis”  [HR. Ibnu Bathah dari Al-Auza’i]

alasan Pembenaran Pengambilan Ribâ  

Sekalipun ayat-ayat dan hadits ribâ sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antara-nya karena alasan:

1.Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.  

2.Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan.  

3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf.  Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadits ribâ.

4. Hanya ribâ yang konsumtif yang dilarang, tapi yang produktif tidak apa-apa

1.  Darurat

Untuk lebih memahami pengertian, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat ini seperti yang dinyatakan oleh syara’ (Allah dan rasulNya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

      Imam As-Suyuthi dalam bukunya Al-Asybah wa an-Nadhâir menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan emergency di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.”

      Dalam literatur klasik keadaan emergency ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan:

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, seraya dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 173).

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, terutama penerapan al-qawaid al-fiqhiyah seputar kadar darurat. Sesesuai dengan ayat di atas para ulama merumuskan kaidah: “Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.” Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

2. Berlipat Ganda

Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan ribâ bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surat Ali-Imran [3] ayat 130.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan ribâ dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”

Sepintas, surat Ali-Imran [3]: 130 ini memang hanya melarang ribâ yang berlipat-ganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat ribâ lainnya. Secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan ribâ secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa ribâ dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari ribâ, dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya kalau terjadi pelipat-gandaan, maka ribâ, jikalau kecil tidak ribâ.

Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu konfrensi fiqh Islami di Paris, tahun 1978, me-negaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Beliau menjelaskan secara linguistik arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula. Sementara adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3. Dengan demikian bararti 3×2=6 kali. Sementara dalam ayat adalah ta’kid untuk penguatan. Dengan demikian menurut beliau, kalau berlipat-ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600%. Secara operasional dan nalar sehat angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan-pinjam.

Menanggapi pembahasan Qs. Ali-Imran [3] ayat 130 ini Syaikh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, menegaskan:

“Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 Surat Ali Imran, termasuk redaksi berlipat-ganda dan pengguna-annya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa ribâ harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik ribâ secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian redaksi ini (berlipat-ganda) menjadi sifat umum dari ribâ dalam terminologi syara (Allah dan rasulNya).”

Dr. Sami Hasan Hamoud menjelaskan bahwa, bangsa Arab di samping melakukan pinjam-meminjam dalam bentuk uang dan barang bergerak juga melakukannya dalam ternak. Mereka biasa meminjamkan ternak berumur 2 tahun (bint makhad) dan meminta kembalian berumur 3 tahun (bint labun). Kalau meminjamkan bint labun meminta kembalian haqqah (berumur 4 tahun). Kalau meminjamkan haqqah meminta kembalian jadzaah (berumur 5 tahun). Kriteria tahun dan umur ternak terkadang loncat dan tidak harus berurutan tergantung kekuatan supply and demand (permintaan dan penawaran) di pasar. Dengan demikian, kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1 ke 2, bahkan ke 3 tahun.

Perlu direnungi pula bahwa penggunaan kaidah mafhum mukhalafah dalam konteks Ali-Imran [3]: 130 sangatlah menyimpang baik dari siyaqul kalam, konteks antar-ayat, kronologis penurunan wahyu, dan sabda-sabda Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktek ribâ pada masa itu. Secara sederhana, jika kita menggunakan logika mafhum mukhalafah yang berarti konsekuensi secara terbalik – jikalau berlipat ganda dilarang, maka kecil boleh; jikalau tidak sendirian, maka bergerombol; jikalau tidak di dalam maka di luar… dan seterusnya, kita akan salah kaprah dalam memahami pesan-pesan Allah SWT. Sebagai contoh jika ayat larangan berzina kita tafsirkan secara mafhum mukhalafah:

“Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.”

Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah mendekati, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga larangan memakan daging babi.

Janganlah memakan daging babi! Yang dilarang me-makan dagingnya, sementara tulang, lemak, dan kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang, lemak, dan kulit babi halal?

Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas, tidak mengindahkan siyaqul kalam, kronologis penurunan wahyu, konteks antarayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu bayan, badie, dan maa’nie.

Di atas itu semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 Surat Ali-Imran [3] diturunkan pada tahun ke 3 H. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surat Al-Baqarah [2] yang turun pada tahun ke 9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan “ayat sapu jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis ribâ.

3. Badan Hukum dan Hukum Taklif

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat ribâ turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian BCA, Bank Danamon, atau Bank Lippo, tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis.

i. Adalah tidak benar pada zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Atau dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara.

ii. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai juridical personality atau syakhsiyah hukmiyah. Juridical personality ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan da-pat melakukan mudharat jauh lebih besar dari per seorangan. Kemampuan seorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan apa pun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan mukallaf. Memang ia bukan insan mukallaf tetapi melakukan fi’il mukallaf yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dengan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten sementara lembaga rente meliputi propinsi, negara, bahkan global.

4. Ribâ yang Produktif

       Orang-orang ini beranggapan bahwa ribâ produktif yang diperbolehkan, boleh menurut mereka ini dasarnya adalah bahwa ribâ yang dilarang sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah adalah praktek ribâ untuk keperluan konsumtif.

      Alasan seperti ini terlalu dibuat-buat, dan sama saja dengan cermin sifat-sifat orang munafik dan tingkah laku orang-orang yahudi yang senantiasa mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Lafadz ar-ribâ adalah bermakna umum. Huruf alif dan lam didepan kata “Arribâ” menunjukkan sifat lil jins atau lil istighraq yang melukiskan keumumannya.[7] Berdasarkan pengertian ini, maka lafadz “ar-ribâ” berarti mencakup semua keadaan, baik itu yang konsumtif maupun yang produktif, keduanya termasuk ribâ yang diharamkan.

      Untuk mengecualikan hukum-hukum dari lafadz yang umum diperlukan dalil-dalil yang lain yang mentakhsiskan (mengkhususkan) keumumannya. Dalam masalah ribâ, tidak ada satupun nash yang mentakhsiskan hukumnya dari ayat-ayat yang turun tentang ribâ. Dengan demikian hukum ribâ berlaku sesuai dengan keumuman lafadznya.

Sekali lagi, Islam mendorong praktek bagi hasil serta meng-haramkan ribâ. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Dampak Negatif Ribâ

1. Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi ribâ adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

2. Sosial Kemasyarakatan

Ribâ merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil ribâ menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Dan siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan ribâ, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang yang dikelola pasti untung.

Ancaman Terhadap Pelaku Ribâ

1. Ancaman Dari al-Qur’an

i. Orang-orang yang memakan harta ribâ itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syethan, lantaran (tekanan) penmyakit gila… (Qs. al-Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat di atas Allah mencela orang yang memakan ribâ (al-ladzîna ya’kulûna ar-ribâ) seraya menyamakan mereka dengan orang yang berdiri gontal laksana berdirinya orang yang kerasukan setan; lupa diri dan ingatan, alias tidak waras (lâ yaqûmûna illâ kamâ yaqûmu al-ladzî yatakhabbatuhu as-syaythân min al-massi). Celaan ini sangat keras, bahkan sangat menyakitkan. Sebab, Allah SWT bukan hanya mencela, tetapi telah menyamakan orang yang dicela dengan orang yang kerasukan setan. Di sini Allah sengaja menggunakan uslûb tasybîh (gaya perumpamaan) untuk menguatkan negatifnya image orang yang memakan (ya’kulûna) ribâ atau, menurut Imam As-Suyuthi, juga orang yang menghalalkan (yastahillûna)-nya.[8]

Abdullah bin Abbas menerangkan mengenai ayat ini bahwasannya pelaku ribâ dan pemakan kelak di Hari Kiamat akan dikatakan: “Angkatlah senjatamu untuk berperang”[9]

Asy-Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni lebih lanjut menerangkan dalam tafsirnya: “Dipersamakannya pemakan ribâ dengan orang-orang yang kesurupan adalah suatu ungkapan yang halus sekali, yaitu Allah memasukkan ribâ ke dalam perut mereka lalu barang itu memberatkan mereka, yang menyebabkan ia sempoyoingan dan jatuh bangun. Hal ini menjadi ciri-ciri mereka di Hari Kiamat sehingga semua orang mengenalnya.”[10]

Sekalipun Allah tidak menyebutkan wajh as-syabah (wujud persamaan)-nya, setiap orang yang mau membandingkan keduanya akan bisa menemukan jawabannya, bahwa keduanya sama-sama lupa diri (tidak waras). Sebagian ahli tafsir, seperti Imam Asy-Syaukani, menafsirkan lâ yaqûmûna (tidak bangkit) adalah tidak bangkit pada Hari Kiamat. Artinya, pada Hari Kiamat kelak, orang yang memakan ribâ akan dibangkitkan menjadi gila sebagai siksaan bagi mereka.[11]

Selanjutnya, Allah memberi alasan, mengapa mereka dikatakan “tidak waras” atau “berdiri gontai”? Jawabannya, karena mereka menganggap, bahwa jual-beli itu sama dengan ribâ (dzâlika bi annahum qâlû innamâ al-bay’u mitslu ar-ribâ). Bagaimana tidak, jual-beli yang jelas-jelas berbeda dengan ribâ dikatakan sama; hukum jual-beli adalah halal, sedangkan ribâ jelas haram (wa ahalla Allâhu al-bay’a wa harrama ar-ribâ). Di sini Allah menyebut ar-ribâ setelah al-bay’u, karena ribâ merupakan derivat jual-beli yang ditambah dengan kompensasi tertentu, baik akibat pertambahan waktu (nasî’ah) maupun kelebihan pertukaran barang (fadhl); sekalipun kemudian masing-masing mempunyai hukum berbeda, karena manâth al-hukm (fakta hukum)-nya jelas berbeda. Karena itu, kecaman di atas bukan hanya ditujukan untuk orang yang memakan ribâ nasî’ah, tetapi juga untuk ribâ fadhl.[12]

Orang yang telah memakannya sebelum diturunkannya hukum ribâ, kemudian setelah hukum tersebut turun, dia menghentikan praktek ribâ (faman jâ’ahu maw’idhatu min rabbihi fantahâ), masih mempunyai hak atas harta yang diperolehnya di masa lalu (falahu mâ salafa), dan urusannya diserahkan kepada Allah (wa amruhu ila Allâhi). Akan tetapi, jika setelah diturunkannya hukum tersebut mereka masih mengulangi praktek yang sama, maka mereka adalah para penghuni neraka yang akan kekal didalamnya (wa man ‘âda fa’ulâ’ika ashhâbu an-nâr, hum fîhâ khâlidûn). Pernyataan Allah ini merupakan qarînah (indikator) yang tegas, yang membuktikan keharaman hukum ribâ.

ii. Kemudian jika kamu tidak mau mengerjakan (meninggalkan ribâ), maka ketahuilah bahwa Allâh dan RasulNya akan memerangimu. (Qs. al-Baqarah [2]: 279).

iii. Allâh memusnahkan ribâ dan meyuburkan sedekah. Dan Allâh tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Qs. al-Baqarah [2]: 276).

Dalam ayat di atas, Allah menegaskan, bahwa Dia memusnahkan ribâ dan menyuburkan sedekah (yamhaqu Allâh ar-ribâ wa yurbî as-shadaqât). Allah menyatakan demikian untuk membalik persepsi, bahwa sekalipun secara matematis ribâ menguntungkan, di sisi Allah dinihilkan. Sebaliknya, sedekah yang secara matematis merugikan, karena harta yang disedekahkan berkurang, di sisi Allah dilipatgandakan. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan: Wallâhu la yuhibbu kulla kaffârin atsîm (Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa).

2. Ancaman Dalam Hadits Dan Pendapat Para Shahabat

Tidak ada seorang Muslimpun yang tidak mengetahui bahwa melakukan ribâ adalah sesuatu yang terlarang dan harus dihindari. Bahkan ribâ termasuk salah satu dosa besar. Dari  Abu Hurairah ra., ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:

 “Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan…(salah satunya adalah) memakan ribâ…” [HR. Bukhari dan Muslim].  Oleh karena itu, orang yang melakukan ribâ akan mendapatkan laknat dari Allah SWT, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan ribâ, yang memberi makan, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda:

“Mereka itu (yang memakan ribâ, yang memberi makan dari hasil ribâ, yang menulis dan saksinya) sama saja (hukumannya).” [HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hudzaifah].

Didalam hadits-hadits yang lain dinyatakan bahwa perbuatan ribâ lebih menjijikkan dari pada perbuatan zina. Dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi SAW bersabda:

“Ribâ itu mempunyai 73 pintu; sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang bersetubuh dengan ibunya…” [HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim, no. 2275, dari Ibnu Mas’ud dengan sanad shaih].

“Satu dirham yang diperoleh seseorang dari hasil ribâ lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina dalam Islam.” [HR. Baihaqi dari Anas bin Malik].

“Apabila muncul perzinaan dan (berbagai jenis dan bentuk) riba dalam suatu negeri (kampung), maka benar-benar orang sudah mengabaikan (tidak peduli) sama sekali terhadap azab Allah (yang akan menimpa mereka).” [HR. Thabrani dan al Hakim].

Dalam menanggapi Qs. al-Baqarah [2]: 275, Abdullah bin Abbas ra. Berkata: “Siapa saja yang masih tetap mengambil ribâ dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang Imam (Khalifah) untuk menasehati orang-orang tersebut. Jika mereka masih tetap keras kepala, maka seorang Imam dibolehkan untuk memenggal lehernya.”[13]

Menurut Muhammad Ali As-Sais, jika seseorang melakukan perbuatan ribâ tetapi tidak taubat, maka seorang Imam harus menjatuhkan hukuman ta’zir terhadap orang tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas apabila Daulah Khilafah Islamiyyah (Negara Khilafah) telah berdiri, maka praktek-praktek ribâ apapun bentuk dan namanya harus dihapuskan. Bagi orang yang masih melakukan ribâ akan menghadapi sanksi yang sangat keras di dunia, dan akhirat kelak akan mendapatkan dirinya dilempar dan kekal di neraka.

Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:

“Tatkala malam aku dimi’rajkan, aku melihat suatu kaum yang perut mereka bagaikan rumah, tampak di dalamanya ular-ular berjalan keluar, lalu aku bertanya: ‘Siapakah mereka itu wahai Jibril?’ Jawab Jibril, ‘Mereka adalah para pemakan ribâ’.”

Barangkali ada baiknya jika kita meneladani bagaimana sikap para Shahabat dalam menghadapi persoalan ioni. Diriwayatkan bahwa Umar ra. Berkata: “Di antara ayat-ayat yang terakhir turunya adalah ayat tentang ribâ, dan Rasulullah meninggal dunia sebelum menerangkan perinciannya kepada kami, oleh karena itu tinggalkanlah ribâ dan setiap hal yang meragukan.”

“Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (tatkala) tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan (harta) ribâ.  Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu (ribâ)-nya.” [HR. Ibnu Majah, no. 2278].  Khatimah

Bagi kaum Muslimin yang telah mengetahui persoalan ini hendaknya bertindak sami’na wa ‘atha’na (kami dengar     dan kami mentaatinya). Sebab, hukum haramnya ribâ telah sampai kepada kita. Tidak ada hak bagi seorangpun untuk mencari-cari alasan guna menghindari haramnya hukum ribâ dan tidak ada dalil sedikitpun yang membolehkan persoalan ini dari keharamannya. Tidak ada seruan yang paling baik dalam masalah ini selain apa yang diserukan Allah dan RasulNya. Tidak ada ketaatan terhadap makhluq dalam hal persoalan-persoalan yang ia melanggar ketentuan Allah dan RasulNya.

 Tidaklah terbayangkan betapa dahsyatnya balasan bagi para pelaku ribâ, pedihnya siksaan yang akan dialami dan sepanjang hidupnya mendapatkan laknat Allah dan RasulNya? Atau, tidakkah kalian perhatikan bagaimana ancaman hukuman yang terdapat pada ayat ribâ yang merupakan peringatan Allah SWT kepada kita:

 Dan peliharalah dirimu (dari adzab) pada suata hari, dimana kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah di hari itu, kemudian masing-masing jiwa akan dibalas dengan sempurna apa yang telah dikerjakannya itu dan mereka tidak akan dianiaya. (Qs. al-Baqarah [2]: 281).

 

 

 

Ya Allah, saksikanlah, kami telah menyampaikan!

peranan penting ekonomi syari’ah

moch muiz udin

Perkembangan pereonomian Islam dewasa ini bertumpu pd empat pilar;

 Pertama; adalah korpus ekonomi Islam itu sendiri yg berwujud teori-teori ekonomi yg telah ditulis baik oleh para ulama yg pd umumnya merupakan pembahasan mengenai hukum syariah di bidang ekonomi.

 Kedua; proses pendidikan & latihan yg menciptakan tenaga-tenaga professional yg tdk saja mampu melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi & bisnis tetapi juga memahami syariah & lebih-lebih di bidang keuangan & perbankan mampu melaksanakan asas-asas prudensialitas baik ekonomis maupun syariah.

 Ketiga; adalah perkembangan perbankan syariah & lembaga keuangan syariah lainnya (asuransi takaful reksadana obligasi zakat & wakaf).

Keempat; adalah perkembangan bisnis di sektor riil seperti pertanian pertambangan industri perdagangan & jasa. Keempat pilar itu berkaitan satu dg yg lain. Sebagai contoh beroperasi nya sistem perbankan syariah secara berkesinambungan (sustainable) sangat bergantung pd mutu sumber daya manusia (human resource) sebagai modal manusia (human capital) yg dihasilkan oleh sistem pendidikan & latihan. Selanjutnya perkembangan pendidikan & latihan juga bersumber pd perkembangan teori-teori & konsep-konsep mengenai keuangan syariah. Perkembangan sektor riil pd gilirannya ditunjang oleh sektor keuangan & perbankan dg modal finansial. Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam berbeda dg ekonomi-ekonomi yg lain lahir karena dua faktor; Pertama; berasal dari ajaran agama yg melarang riba & menganjurkan sedekah. Kedua; timbulnya surplus & yg disebut petro-dollar dari negara-negara penghasil & pengekspor minyak dari Timur Tengah & negara-negara Islam. Adalah suatu kebetulan bahwa lading-ladang minyak terbesar di dunia dewasa ini berada di negara-negara Muslim. Sebenarnya kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pd dasawarsa kedua abad ke 20. Tapi gagasan tersebut hanya melahirkan satu dua bank kecil yg tdk berdasarkan bunga. Sebabnya mudah dipahami yaitu karena tiada nya modal finansial yg mencukupi yg dimiliki kaum Muslim. Pada waktu itu juga sudah disadari adanya doktrin sedekah / zakat & K.H. Ahmad Dahlan sudah punya gagasan utk membentuk lembaga amil (penghimpun & pengelola) zakat. Tapi dana yg berhasil dikumpulkan itu dibutuhkan langsung utk dakwah & penyantunan fakir miskin. Karena itu belum ada gagasan utk menjadikan dana zakat sebagai modal bank. Gagasan penghimpunan zakat utk modal bank baru timbul di Mesir pd awal dasawarsa 60-an. Maka pd tahun 1963 atas prakarsa seorang cendekiawan Mesir Dr. Ahmad al Najjar dibentuk bank pedesaan (rural bank) bersama Mir-Ghamr Bank. Bank itu sesungguhnya cukup sukses namun karena tersandung oleh alasan politik pd zaman pemerintahan otoriter Jamal Abdul Nasser bank itu ditutup pd tahun 1967. Namun eksperimen bank Mir-Ghamr itu dihidupkan kembali dalam Nasr-Social Bank dg sponsor Pemerintah utk menolong masyarakat lemah sebagai bagian dari sosialisme Arab-Mesir. Namun bank tersebut tdk lama umurnya karena berhenti beroperasi pd tahun 1976. Dalam kasus dua bank perintis Mesir tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama; ajaran Islam mampu menggerakkan ide sosial-ekonomi. Ide spirit yg bersumber pd ajaran agama ini sekarang disebut juga sebagai modal sosial (social capital). Kedua; peranan cendekiawan yg memiliki suatu konsep yg mengoperasionalkan ajaran agama yaitu zakat & larangan riba. Ketiga; dalam dua kasus pendirian bank itu nampak peranan pemerintah yg pertama bersifat negatif. Intervensi kekuasaan yg bermotif politik menyebabkan tutupnya bank Mir-Ghamr tetapi bersifat positif dalam kasus didirikannya Nasr-Social Bank. Hanya saja karena tiada nya sifat bisnis pd Nasr Social Bank maka bank tersebut tdk bisa berlanjut. Sedangkan Mir-Ghamr Bank cukup sukses berkembang karena dijalankan secara professional walaupun mengandung unsur sosial. Perkembangan pesat bank-bank syariah yg lebih lazim disebut sebagai bank-Islam terjadi pd dasawarsa 70-an setelah terjadinya krisis minyak yg menimbulkan oil-boom pd tahun 1971. Dengan naiknya harga minyak hingga mencapai US$ 36 – per barel maka terciptalah surplus dolar hasil ekspor minyak. Modal itu mula-mula melayang ke Eropa Barat & AS utk disimpan / dibelikan saham-saham perusahaan-perusahaan besar. Dengan adanya surplus tersebut & secara kebetulan lahir pula generasi sarjana Muslim hasil didikan universitas- universitas Barat maka timbul gagasan konspirator utk menampung & menyalurkan modal tersebut di Dunia Islam sendiri. Maka berdirilah beberapa bank Islam di negara-negara Timur Tengah terutama di Sudi Arabia negara-negara Teluk & Mesir pd dasawarsa 70-an misalnya Dubai Islamic Bank (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab Islamic Development Bank di Saudi Arabia (1975) Faisal Islamic Bank di Mesir (1977).Kuwait House of Finance di Kuwait (1977) / Jordan Islamic Bank di Yordania (1978). Pada dasawarsa 80-an timbul bank-bank Islam di negara-negara Eropa Barat misalnya Islamic Bank Internasional di Denmark (1982) Islamic Banking System-Internasional Holding SA di Luxemburg / Dar al Maal di Swiss. Pada tahun 1983 berdiri Bank Islam Malaysia dam di tahun yg sama juga di Pakistan Pakistan Banking System. Baru pd tahun 1991 di Indonesia berdiri Bank Muamalah Indonesia (BMI). Dalam pembentukan bank-bank di negara-negara Timur Tengah sangat berperan orang-orang kaya yg dekat dg raja dg demikian pemerintah ikut berperan mendukung. Sumber dananya berasal dari minyak yg dikuasai oleh keluarga raja. Ini berbeda dg bank-bank di negara-negara industri maju yg berasal dari badan-badan usaha besar milik swasta. Di Indonesia peranan pemerintah sangat penting yg ikut menghimpun dana dari BUMN. Dewasa ini menurut International Association for Islamic Bank jumlah bank-bank Islam di seluruh Dunia Islam yg mencakup 40 negara-negara Muslim maupun non-Muslim sudah lebih dari 200 unit padahal pd tahun 1986 baru berjumlah 35 unit dg aset sebesar US$200 – miliar di antaranya deposito sebesar US$ 80 – miliar. Di antara bank-bank itu muncul kelompok trans-national group yaitu Dar al Mal al Islami & al-Baraka-Dallah Group. Satu di antaranya adalah Islamic Development Bank (IDB) yg sahamnya dimiliki oleh negara-negara Islam yg tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam). Setiap negara Muslim punya hak utk meminta bantuan dana dari IDB ini di antaranya Indonesia telah memperoleh dana melalui BMI yg memperoleh modal sehingga IDB ikut memiliki 35% saham BMI & baru-baru ini BMI juga memperoleh dana tambahan sebesar US$ 100 – juta guna memperkuat permodalannya. Selain itu Reksadana Syariah yg dulu dipimpin oleh Iwan Poncowinoto telah memperoleh pinjaman sebesar US$ 100 – miliar & telah berhasil dikembalikan. Tapi secara umum Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal. Dari perjalanan perbankan & lembaga keuangan Islam itu dapat ditarik keterangan bahwa perekonomian Islam yg selama ini berkembang dimulai modal fisik (physical capital) / modal alam (natural capital) khususnya yg berasal dari minyak bumi. Dari hasil surplus ekspor minyak bumi ini terbentuk modal financial (financial capital). Pola perkembangan ini sebenarnya juga terjadi dalam perekonomian AS yg kaya sumber daya alam terutama minyak & emas. Demikian pula pola perkembangan negara-negara Eropa Barat. Hanya saja negara-negara Eropa Barat mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara jajahan melalui kolonialisme & imperialisme. Namun demikian modal finansial tersebut belum berhasil menumbuhkan sektor riil khususnya di bidang pertanian & industri walaupun telah menimbulkan industri pertambangan yg oil-related (seperti petro-kimia) . Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama belum adanya konsep pembangunan yg komprehensif kecuali misalnya di Iran yg mengarah kepada pembangunan pertanian & industrialisasi. Sebenarnya dana petro-dolar tersebut bisa dipergunakan utk membangun pertanian di Mesir Sudan & beberapa negara Afrika Utara yg cukup berpotensi (misalnya di bidang hortikultura) Bahkan juga dapat diarahkan utk membangun kawasan Islam di Asia Tenggara khususnya Indonesia & Malaysia. Di Indonesia dana itu bisa ditanamkan di sektor kelautan khususnya perikanan yg sangat potensial. Namun hingga sekarang pun belum muncul gagasan utk membangun usaha kecil & menengah (UKM) di Dunia Islam. Namun di Indonesia bank-bank syariah khususnya BMI telah mengarahkan 70% dananya utk membiayai usaha UKM. Demikian pula lembaga-lembaga perbankan syariah baru seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) BNI-Syariah & Bank IFI-Syariah telah mengarahkan sebagian besar dananya utk UKM. Perkembangan penting & khas perbankan syariah di Indonesia adalah berkembangnya Bait al Maal wa al Tamwil & Bait al Tamwil Muhammadiyah. Jumlahnya sekarang sudah mendekati angka 4.000 unit & Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yg jumlahnya sekitar 86 unit. Lembaga ini merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yg sangat sukses. Dan berbeda dg lembaga keuangan mikro / Grameen Bank di Bangladesh BMT & BTM di Indonesia ini tumbuh dari bawah yg didukung oleh deposan-deposan kecil. Walaupun tdk diakui sebagai bank namun lembaga BMT-BTM ini telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yg mengelola dana dari utk & oleh masyarakat. Dengan perkataan lain BMT-BTM merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. Apalagi sebagian besar BMT-BTM berbadan hukum koperasi yg merupakan badan usaha yg berdasarkan asas kekeluargaan yg sesuai dg Islam. Namun lembaga keuangan mikro ini masih tetap kekurangan dana dibanding dg kebutuhan dana masyarakat. Salah satu ciri khas lembaga keuangan Islam adalah kaitannya yg erat dg sektor riil sebab dalam sistem non-ribawi penghasilan lembaga keuangan tergantung dari keuntungan terutama yg bersumber dari nilai-tambah yg diciptakan oleh sektor riil khususnya pertanian & industri. Karena itu maka pertumbuhan perbankan syariah & lembaga keuangan mikro syariah perlu ditunjang dg pengembangan bisnis. Strategi pengembangan UKM ini erat kaitannya dg strategi yg diusulkan oleh Samir Amin Bung Hatta & Sritua-Arif. Berdasarkan pengalaman yg dipelajari oleh Samir Amin ekonom-politik Mesir negara-negara yg sekarang telah menjadi negara industri maju pd awal perkembangannya menempuh strategi produksi barang-barang kebutuhan rakyat banyak yg dikaitkan & diikuti dg pengembangan industri barang-barang modal. Baru pd tahap kedua produksi bisa diarahkan kepada barang-barang kebutuhan golongan menengah ke atas & yg berorientasi ekspor. Namun di Indonesia produksi UKM bisa pula diarahkan ke ekspor & bahkan memproduksi barang-barang mewah misalnya dalam bentuk kerajinan yg mengandung nilai seni. Industri mebel baik dari rotan maupun kayu justru memperoleh pasar nya di luar negeri & kota-kota besar & segmen masyarakat yg berpendapatan tinggi. Dalam pengembangan sektor riil ini faktor lain muncul yaitu sumber daya manusia (human resource). Dalam dua bukunya Intellectual Capital: The New Wealth of Organization (1998) & bukunya yg lebih baru The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital & the Twenty-First Century Organization (2001) Thomas A. Stewart menyambut beberapa jenis modal (capital) misalnya tanah (land) pabrik-pabrik (factories) alat-alat (equipment) uang tunai (cash) & kepandaian (intellectual) . Identifikasi Stewart tersebut bisa di kelompok-kelompok kan ke dalam berbagai jenis modal yg kini beragam itu. Tanah (pertanian & pertambangan) termasuk ke dalam modal alam pabrik-pabrik & alat-alat (termasuk mesin) ke dalam modal material (material capital) uang tunai ke dalam modal finansial (financial capital) & kepandaian termasuk ke dalam modal intellectual (intellectual capital). Stewart dalam kedua bukunya mengatakan bahwa di zaman modern abad ke 21 ini peranan modal intelektual sangat penting. Secara khusus ia menyambut peranan pengetahuan (knowledge) informasi (information) hak milik intelektual (intellectual property) & pengalaman kolektif (collective experience) yg kesemuanya merupakan unsur-unsur modal intelektual. Semua jenis modal itu adalah merupakan sumber penciptaan kekayaan (wealth). Mengikuti konsep pembangunan Samir Amin yg sebenarnya pernah dikemukakan pula oleh Bung Hatta & diulangi oleh Sritua Arief maka yg perlu dilakukan oleh umat Islam & bangsa Indonesia adalah membangun industri namun industri yg saling menunjang pertanian. Pembangunan pertanian & pertambangan akan menggunakan modal alam. Karena pembangunan pertambangan membutuhkan modal besar maka harus diundang modal dari Timur Tengah. Misalnya saja dalam rangka dinarisasi mata uang perlu dikembangkan pertambangan emas yg cukup melimpah di Indonesia. Pengembangan UKM utk menghasilkan barang-barang kebutuhan missal itu perlu diikuti oleh pengembangan industri barang modal walaupun dg teknologi sederhana mengikuti pola India Cina Taiwan & Jerman yg menghasilkan alat-alat pertanian & industri kecil. Ini tentu saja membutuhkan teknologi yg berarti membutuhkan modal intelektual. Pendidikan & penelitian akan memegang peranan penting dalam pencitraan modal intelektual. Tapi lembaga pendidikan ini perlu langsung bekerja sama dg industri & pertanian. Di sini peranan organisasi besar semacam NU Muhammadiyah al Irsyad Persis al Wasliyah / Darul Dawah wal Irsyad di Sulawesi Tengah sangat penting. Sebenarnya industri perkapalan & dirgantara yg dikembangkan oleh BPPT perlu dipertimbangkan lagi. Amerika Serikat sangat kuat sektor industrinya karena memiliki industri yg menghasilkan teknologi yaitu General Electric. AS juga punya industri mobil terbesar du dunia yaitu General Motor Sedangkan Jerman memiliki Daimler Crysler Jepang memiliki Honda / Mitsubishi. Industri-industri itu mengandung berbagai jenis modal secara terpadu terutama modal material & modal intelektual. Indonesia & Dunia Islam dewasa ini baru dalam taraf memperhatikan modal manusia yg unsur utamanya adalah pengetahuan (knowledge) keterampilan (skill). Modal manusia yg dibutuhkan adalah wira swasta tenaga teknik & manajer. Hanya saja pengembangan SDM ini membutuhkan waktu lama karena itu perlu ditemukan bentuk-bentuk pendidikan yg lebih praktis misalnya sistem magang sebagaimana dikembangkan di Jerman sejak abad pertengahan. Pendidikan turun menurun melalui keluarga memerlukan perhatian & karena itu perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Modal yg dimiliki oleh umat Islam dewasa ini adalah modal natural & dalam batas-batas tertentu modal finansial. Dalam hal ini perlu diperhatikan temuan De Soto yg mengatakan bahwa sebenarnya penduduk negara-negara sedang berkembang yg dianggap miskin itu sebenarnya sangat besar tapi puso (idle). Salah satu langkah yg dianjurkan adalah pengembangan hak-milik (property right). Program yg sebenarnya telah dilaksanakan di Indonesia adalah sertifikasi tanah. Jika tanah-tanah sudah di sertifikasi maka nilai modal natural akan meningkat secara signifikan. Dengan sertifikat itu masyarakat bisa mengakses modal dari perbankan & lembaga keuangan mikro guna mengembangkan UKM. Lembaga keuangan juga bisa melakukan sekuritisasi hak milik tersebut dalam rangka menghimpun modal. Berdasarkan teori De Soto perlu dikembangkan harta agama khususnya zakat sedekah infak & wakaf. Bank bisa berperan membantu usaha-usaha mobilisasi dana ini. Baru-baru ini oleh Prof. A. Mannan telah dikembangkan produk wakaf tunai (cash wakaf). Berdasarkan perhitungan di atas kertas wakaf tunai ini sangat besar potensinya & merupakan sumber modal financial yg sangat potensial. Namun sekali lagi hal ini memerlukan dukungan modal manusia & modal intelektual. Salah satu modal lain yg perlu diperhatikan adalah modal sosial yg dipropagandakan oleh Fukuyama. Sebenarnya ajaran Islam merupakan sumber modal sosial ini misalnya dalam ajaran amanah (trust) taawun (cooperation) saling mengenai (taaruf) & banyak lagi. Hanya saja ajaran-ajaran itu belum diinterpretasikan sejalan dg pemikiran ekonomi & pembangunan. Sekali lagi di sini sangat penting peranan perguruan tinggi & lembaga pendidikan & latihan pd umumnya. Setiap pendidikan pengetahuan & keterampilan perlu ditunjang dg pendidikan utk menciptakan modal sosial ini karena menurut Fukuyama modal sosial berdasarkan pengalaman negara-negara industri maju sekarang ini merupakan dasar dari kemajuan. Sumber: al-ikhwan.net

strategi ekonomi syari’ah

Zona Ekonomi Islam–Saat ini dan ke depan, industri perbankan syariah nasional dihadapkan pada tantangan yang hebat yaitu krisis keuangan global. Krisis yang berasal dari Amerika Serikat ini membawa dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dan sistem keuangan semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Lesunya perekonomian global ini dapat menghambat akselerasi perbankan syariah, jika tidak segera disiasati dengan tepat. Penurunan laba dan melemahnya kemampuan berkompetisi bank syariah adalah kemungkinan efek negatif yang timbulkan oleh krisis ini. Namun demikian di sisi lain, kondisi sulit ini juga dapat mendorong bank syariah menciptakan investasi atau pembiayaan baru, mengembangkan metode dan instrumen manajemen likuiditas, serta menguatkan daya tahannya di tengah-tengah krisis.

Pada tahun 1998, bank syariah terbukti mampu survive ketika perekonomian Indonesia diguncang krisis moneter. Sekarang, kemampuan bertahan bank syariah itu kembali diuji. Oleh karena itu, pemain industri perbankan syariah harus menerapkan strategi untuk fokus mempertahankan eksistensi agar kemudian dapat menaikkan posisinya pada situasi pasar yang tidak menentu ini.

Bertahan Hidup
Mengadopsi strategi survival menjadi suatu keharusan bagi manajemen bank syariah agar tetap bisa menjalankan fungsi intermediasi di waktu krisis. Strategi ini mencakup pertama, Strategi Konsolidasi. Strategi ini diaplikasikan melalui perlindungan dan penguatan posisi bersaing bank syariah di pasar. Ini tidak berarti manajemen hanya diam menyaksikan dinamika pasar dan invasi pesaing. Manajemen harus fokus pada core competence bank syariah terutama komitmen pada penerapan prinsip-prinsip syariah, kekuatan struktur modal, dan ketersediaan dana pihak ketiga. Kesadaran untuk memenuhi kompetensi akan membantu peningkatan sumber daya yang dimiliki sehingga memberikan posisi bersaing yang lebih baik dibandingkan pesaing.

Kedua, Keunggulan Biaya. Pencapaian tingkat keuntungan bagi pemegang saham dan deposan yang lebih tinggi dari biasanya akan memudahkan bank syariah menerapkan strategi konsolidasi di atas. Cara terbaik adalah dengan memotong biaya operasional (service cost) yang dikeluarkan. Sesungguhnya struktur modal bank syariah tidak mengandung utang sehingga tidak ada pembayaran bunga tetap kepada deposan atau shahibul maal lainnya. Hal ini memberikan keunggulan bersaing bagi bank syariah dibanding bank konvensional karena tekanan terhadap manajemen terkait pengambilan risiko dan keputusan investasi akan sedikit mengendur. Oleh karena itu, biaya manajerial relatif lebih mudah ditangani daripada biaya bunga.

Ketiga, Merger dan Akuisisi. Berdasarkan pengalaman lembaga keuangan maupun non-keuangan, strategi ini merupakan strategi yang paling umum direkomendasikan. Penggabungan usaha akan berpengaruh positif terhadap skala ekonomi, kemampuan bersaing dan bersinergi bank syariah. Namun ada sedikit catatan yang perlu diperhatikan, yaitu merger dua bank syariah yang lemah hanya akan menghasilkan sebuah bank syariah yang tidak cukup kuat. Perbedaan sifat (sumber dan penggunaan dana, struktur biaya) antara bank syariah dan bank konvensional juga harus benar-benar dipertimbangkan jika diterapkan pada dua jenis bank yang berlainan.

Keluar Menyerang
Strategi ini dapat digunakan bank syariah dengan mengambil inisiatif-inisiatif untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisir ancaman. Pertama, Ekspansi Pasar. Krisis keuangan global akan memberikan bank syariah peluang yang cukup terbuka untuk memasuki pasar yang selama ini kurang terjamah. Pasar ini menyediakan nasabah dari sektor baru seperti pembiayaan UMKM, pemberdayaan perempuan, dan kebutuhan pendanaan APBD bagi pemerintah daerah. Ini akan memberikan peluang emas bagi bank syariah untuk memenangkan sektor-sektor baru. Bank syariah dapat memperluas aktivitas pembiayaan dan mendiversifikasi sumber dananya melalui pendirian kantor cabang baru atau berafiliasi dengan bank di segmen pasar yang belum banyak tersentuh ini.

Kedua, Strategi Diversifikasi. Bank syariah bisa mengeluarkan produk baru atau melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada, tentu dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dapat dikerjakan bersamaan dengan pengenalan segmen pasar yang baru. Strategi ini meliputi pergerakan bank syariah menuju pasar dengan menawarkan produk baru. Bank syariah dapat merambah pasar dengan membawa produk baru pada industri keuangan, seperti pendirian dan investasi di asuransi syariah, reksadana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, bank syariah dapat melakukan diversifikasi investasinya di luar sektor keuangan melalui investasi langsung ke sektor riil seperti pabrik-pabrik manufaktur, rumah sakit, dan perusahaan industri lain.

Ketiga, Kepemimpinan Dinamis. Krisis juga otomatis memaksa bank syariah mengubah sasarannya secara mendalam dan struktural. Oleh karena itu, pimpinan bank syariah dituntut mengambil tindakan yang responsif, cerdas, dan cukup fleksibel. Karakter kepemimpinan yang unik dan kuat akan menjadi faktor penentu berhasil tidaknya penerapan strategi-strategi yang telah disusun. Para manajer puncak harus mampu mengendalikan aktivitas operasional bank syariah secara stabil melewati badai krisis. Manajer-manajer bank syariah saat ini ditantang untuk lebih berani mengambil keputusan bersifat strategis sebagai bentuk respon atas situasi yang mendesak. Para manajer muda juga dapat diberi kesempatan untuk mengawal bank syariah dan mencoba melakukan berbagai terobosan baru yang inovatif.

Kombinasi usaha di atas diharapkan dapat mewujudkan orientasi industri perbankan syariah nasional menuju kesesuaian dengan fenomena krisis yang terjadi. Sebuah cara yang terintegrasi merupakan isu utama dari strategi-strategi ini. Kerjasama diantara bank syariah akan mempunyai peranan yang signifikan dalam mereduksi efek buruk dari krisis keuangan global. Strategi ini juga berarti membangun kesadaran untuk saling membantu dalam kebaikan (ta’awanu ‘ala al-birri) dan menguatkan persaudaraan antar umat muslim (ukhuwah islamiyah). Sebuah strategi komprehensif yang menyatukan industri perbankan syariah kita di barisan terdepan.

Sumber :ekisopini.blogspot.com

BMT AL MUJAHIDIN

Sejarah

Sejarah BMT AL-MUJAHIDIN (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) adalah lembaga keuangan syari’ah yang berdiri pada tahun 2000.  BMT AL-MUJAHIDIN adalah suatu lembaga keuangan syari’ah atau suatu badan usaha yang bergerak pada Simpan Pinjam yang sesuai dengan syariat islam (secara syar’i). yang dikelola dengan system bagi hasil kepada nasabah. Tenaga pengelola BMT AL MUJAHIDIN dikelola oleh SDM yang handal. Sekarang BMT AL-MUJAHIDN sudah mempunyai Tiga cabang diantaranya :

1.      Kantor Pusat Di Jalan Sadang Gumilir Cilacap

2.      Di Daerah Pasar Saliwangi Kabupaten Cilacap

3.      Di Daerah Pasar Lebeng Kabupaten Cilacap

4.      Di Daerah Pasar Kalisabuk

Tujuan BMT AL-MUJAHIDIN

Tujuan BMT AL-MUJAHIDIN adalah berusaha untuk membangun ekonomi umat yang dijalankan sesuai dengan Syari’at Islam dan yang diperuntukan untuk membantu para pengusaha Kecil Menengah yang sedang membutuhkan bantuan dana yang akan dipergunakan untuk usaha dengan cara bagi hasil yang sesuai dengan Syari’at Islam. Dan pihak BMT AL-MUJAHIDIN akan siap membantu para Nasabah atau Anggota BMT AL-MUJAHIDIN yang membutuhkan penyuluhan untuk berwirausaha / berwiraswasta bagaimana berwirausaha yang secara syari’at Islam atau secara Syar’i. yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam

PRODUK DAN JASA BMT AL-MUJHIDIN siantranya adalah sebgai berikut :

1.      Bentuk Simpanan

a.       Simpanan Wadiah

b.      Simpanan Pendidikan

c.       Simpanan Qurban

d.      Simpanan Hari Raya

e.       Simpanan Aqiqah

f.        Simpanan Haji

g.       Simpanan Berjangka

  • 1 Bulan
  • 3 Bulan
  • 6 Bulan
  • 12 Bulan

2.      Bntuk Pembiayaan

a.       Pembiayaan Mudharabah

b.      Pembiayaan Murabahah

c.       Pembiayaan Musyarakah

d.      Pembiayaan Ijaroh

e.       Pembiayaan Qordul Hasan

JASA

1.      Pembayaran Rek PDAM

2.      Pembayaran Pajak Kendaraan

3.      Pembayaran Rek Listrik